Istanbul (KABARIN) - Pemerintah Korea Selatan menyerukan respons cepat dari komunitas internasional untuk menangani program nuklir Korea Utara yang dinilai sebagai ancaman paling mendesak bagi sistem nonproliferasi global.
Mengutip laporan Yonhap News Agency, Wakil Menteri Luar Negeri Jeong Yeon-doo menyampaikan hal tersebut dalam konferensi terkait Perjanjian Nonproliferasi Nuklir di New York.
Dalam pernyataannya, Jeong menyoroti posisi Pyongyang sebagai kasus unik dalam rezim nonproliferasi. Ia menyebut Korea Utara pernah menjadi bagian dari perjanjian tersebut, namun kemudian menarik diri dan tetap melanjutkan pengembangan senjata nuklir.
"Korea Utara adalah satu-satunya kasus yang telah mendapat manfaat dari rezim NPT, mengumumkan penarikan diri, dan secara terbuka melanjutkan pengembangan senjata nuklir, sehingga tetap menjadi tantangan paling mendesak bagi rezim nonproliferasi," kata Jeong.
Ia menekankan pentingnya pesan bersama dari dunia internasional bahwa keamanan dan masa depan ekonomi Korea Utara bergantung pada kesediaannya kembali ke kerangka perjanjian global.
Selain itu, Jeong juga meminta Rusia untuk menghentikan kerja sama militer dengan Pyongyang. Ia menilai hubungan tersebut berpotensi melemahkan resolusi Dewan Keamanan PBB serta sistem nonproliferasi secara keseluruhan.
Sebagai informasi, Perjanjian Nonproliferasi Nuklir yang mulai berlaku sejak 1970 merupakan kesepakatan internasional utama untuk mencegah penyebaran senjata nuklir sekaligus mendorong pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Evaluasi terhadap pelaksanaannya dilakukan secara berkala melalui konferensi peninjauan setiap lima tahun.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026